Demokrasi Pancasila

Nama : Rangga Dewa Sebayu

Universitas Gunadarma

Dosen : Ahmad Nasher, S.I.Kom, MM.

Definisi Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli:

ü  Prof. Dardji Darmodihardjo,S.H.

Demokrasi pancasila adalah Paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945.

ü  Prof. dr. Drs. Notonagoro,S.H.

Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila, dirumuskan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Dengan demikian berarti demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif.

Dalam Demokrasi Deliberatif Terdapat Tiga Prinsip Utama:

1.      Prinsip Deliberasi,  yaitu berarti dalam mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang terkait terlebih dahulu.

2.      Prinsip Reasonableness, yaitu berarti dalam melakukan pertimbangan bersama harus ada kesediaan untuk memahami pihak lain, dan argumentasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

3.      Prinsip Kebebasan Dan Kesetaraan Kedudukan, yaitu berarti semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan, dan gagasannya secara terbuka serta bersedia untuk mendengarkan.

                                               

Demokrasi yang deliberatif diperlukan untuk menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat Indonesia yang heterogen. Jadi setiap kebijakan publik hendaknya lahir dari musyawarah bukan dipaksakan. Deliberasi dilakukan untuk mencapai resolusi atas terjadinya konflik kepentingan. Maka diperlukan suatu proses yang adil demi memperoleh dukungan mayoritas atas sebuah kebijakan publik demi suatu ketertiban sosial dan stabilitas nasional.

Ciri - Ciri Demokrasi Pancasila

a.       Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi

b.      Adanya pemilu secara berkesinambungan

c.       Adanya peran-peran kelompok kepentingan

d.      Adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.

e.       Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah.

f.       Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak

Prinsip – Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila

a.       Perlindungan terhadap hak asasi manusia

b.      Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah

c.       Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya

d.      Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat

e.       Pelaksanaan Pemilihan Umum

f.       Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)

g.      Keseimbangan antara hak dan kewajiban

h.      Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain

i.        Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

j.        Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:

ü  Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)

ü  Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)

ü  Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.

Aspek Demokrasi Pancasila

Berdasarkan pengertian dan Pendapat tentang demokrasi Pancasila dapat dikemukakan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya.

1.      Aspek Material (Segi Isi/Subsrtansi)

Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah, pengertian demokrasi pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial (Lihat amandemen UUD 1945 dan penyelesaiannya dalam pasal 27,28.29,30,31, 32, 33. dan 34).

2.      Aspek Formal

Mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama.

3.      Aspek Normatif

Seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan.

4.      Aspek Optatif

Mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai.

5.      Aspek Organisasi

Mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksaan demokrasi pancasila di mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai.

6.      Aspek Kejiwaan

Menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangant para pemimpin pemerintah.

Demokrasi di Indonesia dalam 50 Tahun Belakangan

1.      Periode 1945-1949 dengan Undang-Undang 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila, namun dalam penerapan berlaku demokrasi Liberal.

2.      Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.

3.      Periode 1950- 1959 UUDS 1950 berlaku demokrasi Liberal dengan multi-Partai

4.      Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun yang diterapkan demokrasi terpimpin ( cenderung otoriter)

5.      Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter)

6.      Periode 1998- sekarang UUD 1945, berlaku Demokrasi Pancasila (cenderung ada perubahan menuju demokratisasi)

Kesimpulan: Demokrasi di Indonesia telah berjalan sejak dahulu kala. Dan kita telah memahami bahwa pengertian Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Sumber :

Kewarganegaraan SMA Untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga.

https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila

http://bidariayu92.blogspot.co.id/2014/01/makalah-demokrasi-pancasila.html